LAMPUNG.DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyatakan kesiapan untuk menjalankan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan yang saat ini sedang dikaji oleh pemerintah pusat.
Langkah ini muncul sebagai bagian dari strategi efisiensi energi, khususnya untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), di tengah meningkatnya harga minyak dunia akibat konflik geopolitik yang masih berlangsung.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa pihaknya pada dasarnya mendukung kebijakan tersebut. Namun, implementasinya masih menunggu aturan resmi dari pemerintah pusat.
“Pada prinsipnya kami siap. Tapi tentu harus menunggu regulasi yang jelas terlebih dahulu,” ujar Marindo.
BACA JUGA:Target Nol Putus Sekolah 2026 di Lampung, Gubernur Turun Tangan: Mungkinkah Tercapai?
Ia menjelaskan bahwa kebijakan WFH satu hari dalam seminggu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengurangi penggunaan BBM di sektor pemerintahan.
Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu membantu menjaga stabilitas fiskal nasional, termasuk mengendalikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tetap di bawah ambang batas 3 persen.
Saat ini, penerapan WFH secara nasional masih terbatas di instansi pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis sebelum kebijakan tersebut dapat diberlakukan secara luas.
“Jika aturan sudah diterbitkan, kami akan segera menyesuaikan. Ini bagian dari langkah bersama menghadapi situasi global yang penuh ketidakpastian,” tambahnya.
BACA JUGA:Liga 4 Lampung 2026 Jadi Sorotan, Final Panas hingga Viral di Media Sosial
Di sisi lain, pemerintah pusat tengah mengkaji berbagai opsi kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan harga energi dunia.
Salah satu opsi yang mencuat adalah pengaturan pola kerja aparatur sipil negara (ASN), termasuk skema WFH satu hari per minggu yang direncanakan mulai berlaku setelah Lebaran 2026.
Kebijakan ini diyakini dapat mengurangi mobilitas harian ASN, sehingga berdampak langsung pada penurunan konsumsi BBM secara nasional.
Dukungan Gubernur Mirza
Gubernur Lampung juga memberikan sinyal dukungan terhadap rencana tersebut. Ia menilai kebijakan WFH tidak hanya berdampak pada efisiensi energi, tetapi juga berpotensi meningkatkan fleksibilitas kerja ASN.
“Kami mendukung langkah pemerintah pusat selama tujuannya jelas, yakni efisiensi dan stabilitas ekonomi. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.