Ia juga mengaitkan lemahnya implementasi dengan hasil sejumlah survei yang menunjukkan adanya penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Trubus, kondisi tersebut lebih dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan yang belum optimal dibandingkan substansi program yang telah dijanjikan pemerintah.
Kritik Berbasis Data Dinilai Perlu Diperhatikan
Terkait berbagai kritik yang muncul di ruang publik, Trubus menilai pemerintah pada dasarnya terbuka terhadap masukan, selama kritik tersebut disampaikan berdasarkan data, kajian ilmiah, dan hasil penelitian.
Sebaliknya, kritik yang hanya berisi opini tanpa dukungan fakta atau mengandung disinformasi dinilai sulit dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan.
BACA JUGA:Prof Safari Daud Nahkodai IKASUKA Lampung, Menteri PPPA Tekankan Sinergi Alumni UIN Sunan Kalijaga
"Kalau kritik disampaikan berdasarkan data dan hasil penelitian, tentu perlu diterima sebagai bahan evaluasi. Namun kalau hanya berupa opini tanpa dasar atau bahkan disinformasi dan hoaks, biasanya tidak menjadi perhatian," ujarnya.
Menurutnya, budaya penyampaian kritik berbasis riset perlu terus diperkuat agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penyempurnaan kebijakan publik.
Reshuffle Kabinet Dinilai Menjadi Hak Prerogatif Presiden
Menanggapi wacana perombakan kabinet, Trubus mengatakan keputusan tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.
Meski demikian, ia menilai langkah reshuffle tidak dapat diputuskan secara sederhana karena juga mempertimbangkan dinamika politik dan keseimbangan dalam koalisi pemerintahan.
"Keputusan mengganti menteri tentu tidak mudah karena juga berkaitan dengan konfigurasi politik dalam koalisi," katanya.
BACA JUGA:Integrated Auto Solutions Jadi Senjata IPCC Menjaga Kinerja di Tengah Tekanan Global
Pengawasan dan Transparansi Harus Diperkuat
Untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, Trubus menyarankan agar pengawasan terhadap pelaksanaan program diperketat.
Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran, penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta penyampaian perkembangan program secara rutin kepada masyarakat.
Menurutnya, langkah-langkah tersebut akan memperkuat efektivitas kebijakan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
"Harus ada penegakan hukum bagi pihak yang melanggar, pengawasan diperketat, tata kelola dibuat lebih transparan, dan para menteri perlu menyampaikan perkembangan program kepada masyarakat," pungkasnya.