Meskipun pemerintahan saat ini baru berjalan 100 hari, publik sering kali menilai berdasarkan pengalaman langsung dan kondisi jalan yang masih belum banyak berubah secara signifikan.
Tidak semua daerah mengalami perbaikan jalan secara merata. Beberapa kawasan mungkin sudah mendapat sentuhan pembangunan, sementara daerah lainnya masih tertinggal.
Ketimpangan ini bisa menciptakan persepsi tidak adil dan menyumbang pada tingginya angka ketidakpuasan.
BACA JUGA:Belum Ditemukan Kasus Covid-19 di Bandar Lampung, Diskes Imbau Tingkatkan Kewaspadaan
Meskipun angka kepuasan masih cukup tinggi, situasi ini seharusnya tidak dilihat sebagai kegagalan.
Melainkan sebagai indikator awal dan kesempatan emas bagi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk melakukan evaluasi dan tetap fokus pada sektor ini.
Perencanaan berbasis data, pelibatan masyarakat dalam penentuan prioritas pembangunan jalan, serta penyampaian informasi secara terbuka tentang progres dan tantangan yang dihadapi bisa menjadi kunci mengubah persepsi publik dalam beberapa bulan ke depan.
Jalan bukan sekadar penghubung antarwilayah. Ia adalah fondasi bagi sektor lain: ekonomi, pendidikan, distribusi pangan, hingga pelayanan kesehatan.
Ketika infrastruktur jalan dibangun dengan serius, dampaknya akan terasa luas dan berjangka panjang.
Duet Mirza-Jihan punya peluang besar untuk menjadikan sektor ini sebagai titik balik kepercayaan publik.
BACA JUGA:Awasi Modus Ini, Penerimaan Siswa Sekolah Unggulan Via Jalur Pindahan
Dengan strategi yang tepat, pendekatan partisipatif, dan komunikasi yang terbuka, bukan tidak mungkin angka kepuasan yang kini 51% akan naik signifikan dalam waktu dekat.
Catatan Radar Lampung Media Grup, perbaikan infrastruktur jalan di Provinsi Lampung merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dalam 100 hari pertama kepemimpinan mereka.
Dari sektor infrastruktur, Pemprov mencatat jalan nasional sepanjang 1.300 kilometer sudah 94%. Sementara jalan provinsi sepanjang 1.700 kilometer telah mencapai 78%.
Namun, untuk menuntaskan hingga 100%, Pemprov membutuhkan anggaran sebesar Rp4,5 triliun.
Di sisi lain, jalan desa yang mencapai 24.000 kilometer baru 30% dinilai dalam kondisi baik.