Program-program Presiden Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, renovasi sekolah, renovasi rumah rakyat, serta berbagai pembangunan berbasis daerah, tidak semata-mata merupakan program sosial.
BACA JUGA:Prabowo Minta Warga Jakarta, Banten dan Lampung Waspada Usai Gunung Anak Krakatau Erupsi
Jika dirancang dan dilaksanakan dengan baik, program-program tersebut dapat menjadi instrumen ekonomi untuk menciptakan permintaan domestik baru dan mempercepat perputaran uang di daerah.
Ketika bahan baku MBG dibeli dari petani lokal, koperasi desa menjadi pusat distribusi ekonomi, dan proyek renovasi dikerjakan oleh kontraktor daerah, manfaat ekonomi tidak berhenti di kota-kota besar. Uang berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten.
Di situlah pemerataan dimulai.
Namun, agar dampaknya maksimal, kebijakan tersebut harus terhubung dengan kekuatan ekonomi lokal. Petani, nelayan, pelaku UMKM, koperasi, BUMDes, dan industri daerah perlu ditempatkan sebagai bagian dari rantai pasok, bukan sekadar penerima manfaat.
Nasionalisme ekonomi hari ini tidak cukup diwujudkan melalui pembangunan di pusat-pusat ekonomi besar.
Nasionalisme ekonomi abad ke-21 berarti memastikan bahwa petani di desa, nelayan di pesisir, pelaku UMKM di kecamatan, dan industri di daerah memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh.
BACA JUGA:GELAR RUPSLB, IPCC PERKUAT STRUKTUR PENGURUS PERSEROAN
Fondasi pertumbuhan nasional juga menunjukkan arah yang positif. Pada Q1 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen, tertinggi dalam lebih dari tiga tahun, didukung oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan peningkatan belanja pemerintah.
Investasi tumbuh hampir 6 persen, sementara sektor jasa, pariwisata, transportasi, dan akomodasi juga menunjukkan ekspansi yang kuat. (BPS)
Meski demikian, target pertumbuhan 6 persen tetap menghadapi tantangan. Ketidakpastian global, harga energi, suku bunga, dan tensi geopolitik dapat memengaruhi laju perekonomian.
Sejumlah lembaga internasional bahkan masih memperkirakan pertumbuhan Indonesia berada di sekitar 5 persen. (Reuters)
Karena itu, target 6 persen harus dipandang bukan sebagai angka yang berdiri sendiri, melainkan sebagai agenda untuk mempercepat transformasi ekonomi.
BACA JUGA:LPPM Universitas Malahayati Gandeng Kementerian Hukum RI Perkuat Perlindungan Hak Cipta
Target tersebut membutuhkan peningkatan produktivitas, penguatan daya saing daerah, perluasan investasi, serta keterlibatan lebih besar pelaku usaha lokal.