Terkait Membengkaknya Defisit APBN 2025, DPR Tanyai Sri Mulyani

LAMPUNG.DISWAY.ID - JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dicecar serangkaian pertanyaan kritis dari anggota DPR terkait anggaran negara tahun 2025 yang dinilai bertentangan antara upaya penghematan dan peningkatan defisit serta utang. 

Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR pada awal Juli 2025, Sri Mulyani memaparkan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 diperkirakan mencapai Rp 662 triliun atau sekitar 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), angka ini lebih tinggi dibandingkan target awal sebesar Rp 616 triliun (2,53 persen dari PDB).

Sejumlah anggota DPR mempertanyakan klaim pemerintah terkait efisiensi anggaran, di tengah kondisi defisit yang justru semakin melebar dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan utang negara. Wakil Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit, menyampaikan kebingungannya terhadap situasi ini. 

Padahal, pemerintah sebelumnya telah menginstruksikan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Namun faktanya, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) justru membesar, hingga mendorong pemerintah untuk meningkatkan target penerbitan surat utang.

BACA JUGA:

• HUT Bandar Lampung, Pemkot dan RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo Gelar Operasi dan Pengobatan Gratis untuk Warga
• Provinsi Lampung Ditarget Prevalensi Stunting Tahun 2025 13,2 Persen

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa pelebaran defisit terutama disebabkan oleh turunnya penerimaan negara, yang hanya tercapai sekitar 95,4 persen dari target sebesar Rp2.865,5 triliun. 

Penurunan penerimaan ini dipengaruhi oleh sejumlah kebijakan, termasuk pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta penundaan pembayaran dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang saat ini berada di bawah pengelolaan Danantara.

Sementara itu, belanja negara tetap tinggi dan diperkirakan mencapai Rp3.527 triliun. Anggaran tersebut mayoritas dialokasikan untuk program-program prioritas pemerintah seperti program Makan Bergizi Gratis, revitalisasi fasilitas pendidikan, serta penguatan sektor ketahanan pangan.

Untuk mengurangi tekanan defisit, pemerintah juga mengajukan permohonan persetujuan DPR guna memanfaatkan sisa anggaran lebih (SAL) tahun 2024 sebesar Rp 85,6 triliun, sehingga tidak semua defisit harus dibiayai melalui penerbitan utang baru. 

BACA JUGA:

• RSUDAM Sukses Jalani Operasi Bedah Jantung Terbuka CABG Dua Pasien Lansia
• Jalankan Misi ke-15 Gubernur Mirza, Pemprov Lampung Salurkan 170 Kursi Roda

Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas pengelolaan anggaran dan transparansi penggunaan dana.

Sri Mulyani menegaskan bahwa pelaksanaan APBN 2025 menghadapi tantangan besar akibat ketidakpastian ekonomi global dan prioritas baru pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Ia optimistis anggaran negara tetap dapat berfungsi sebagai penyangga ekonomi dan mendorong pertumbuhan, meskipun harus dijalankan dengan sangat hati-hati dan adaptif terhadap situasi yang berkembang.

Terkait rasio perpajakan (tax ratio), Sri Mulyani menyampaikan bahwa proyeksi tahun 2025 diperkirakan turun menjadi 10,03 persen dari PDB, lebih rendah dari target APBN sebesar 10,24 persen dan realisasi tahun 2024 sebesar 10,08 persen. 

Sumber: